Protes Marga Jaya: Ketegangan Antara Program Kemitraan Pemerintah dan Kesejahteraan Petani

MESUJI - Ratusan anggota kelompok Marga Jaya dari wilayah Sungai Buaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, melakukan demonstrasi di depan rumah Trubus, yang merupakan Ketua Kemitraan di daerah tersebut. Mereka mengekspresikan keberatan mereka terhadap program kemitraan yang diusulkan oleh pemerintah. Senin [18/03/2024]

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Para perwakilan dari aksi protes tersebut meminta pemerintah, melalui Ketua Kelompok Trubus, untuk memperhatikan nasib masyarakat petani di Marga Jaya, yang menginginkan kesejahteraan dan keamanan.

Baca juga: Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

Trubus, selaku Ketua Kemitraan, menerima aksi tersebut dengan baik. Dia menyatakan bahwa aspirasi yang telah disampaikan sebelumnya telah diserahkan kepada pihak berwenang dan pemerintah setempat untuk mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat Marga Jaya, yang berharap untuk hidup dalam kenyamanan, keamanan, dan bebas dari tekanan.

Baca juga: Gugatan Mahasiswa UKI Ditolak oleh MK

Edi Hermanto, Kepala KPH Sungai Buaya dari Dinas Kehutanan, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat dari berbagai lapisan, termasuk orang miskin, menengah, dan kelas atas. Konsep kerjasama yang diusulkan ini didasarkan pada izin dari perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat memberikan hak yang lebih luas kepada masyarakat.

Pihak terkait menyebutkan bahwa program kemitraan ini melibatkan sekitar 100 hektar lahan dengan legalitas yang telah diatur, termasuk identitas pemilik lahan (KTA), jenis komoditas yang akan ditanam, serta sistem tata niaga yang akan diterapkan selama 35 tahun ke depan.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Protes ini mencerminkan ketegangan antara kebijakan pembangunan ekonomi dan kepentingan masyarakat lokal. Meski demikian, kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. [TIM007]

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR