Bumdes Fajar Asri Dinyatakan Telah Lama Nonaktif, Dana Modal ATM Mini Tidak Jelas Nasibnya

MESUJI - Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Fajar Asri Kecamatan Panca Jaya dikabarkan telah lama nonaktif, meninggalkan pertanyaan besar terkait nasib dana modal ATM Mini yang tak jelas rimbanya. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat setempat. Jumat (05/01/2023)

Meski sebelumnya menjadi salah satu inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di desa tersebut, Bumdes Fajar Asri kini dikonfirmasi telah mati suri. Penduduk setempat mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap ketidakjelasan nasib dana modal ATM Mini yang seharusnya digunakan untuk memberdayakan ekonomi lokal.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Dalam pernyataannya, Ketua Bumdes Fajar Asri, Rizki, mengakui bahwa badan usaha tersebut mengalami tantangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 

"Kami menghadapi sejumlah hambatan, baik dari segi manajemen maupun dukungan dari pihak terkait. Hal ini akhirnya berdampak pada kelangsungan operasional Bumdes, dan satu persatu pengurus mengundurkan diri, tersisa hanya saya, " ujar Rizki.

Baca juga: TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Sementara itu, dana modal sebesar Rp 35 juta yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan ATM mini di desa tersebut juga menjadi sorotan, bukan hanya ATM mini saja, dana hasil sewa Molen Beton selama ini juga tidak jelas, setelah diketahui dana modal Atm dikabarkan terpakai Ketua Bumdes dan dikembalikan kepada pihak desa yang diterima langsung Kepala desa baru Fatmawati tanpa dilakukan penyerahan yang benar disaksikan masyarakat dan BPD setempat.

Masyarakat mengeluhkan ketidakjelasan mengenai penggunaan dana tersebut dan meminta penjelasan yang transparan dari pihak terkait.

Baca juga: Turnamen Grass Track, Iptu Subur: Keamanan Tetap Libatkan TNI-Polri

Pemerintah Kabupaten Mesuji diharapkan untuk segera turun tangan dalam menginvestigasi permasalahan ini dan mencari solusi agar dana modal ATM Mini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan awalnya. 

Masyarakat berharap agar kejelasan segera diberikan guna menjaga kepercayaan dan transparansi di tingkat desa. (TIM007)

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi